DPMD Sosialisasikan Tahapan Pilkades Serentak Tahap II

kancantaradio.com – Sebanyak 142 desa di Lombok Timur telah dipastikan untuk mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak tahap II yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember mendatang. Karena itu, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tanggung jawab pelaksanaannya.

Sebagai langkah awal, DPMD Kabupaten Lombok Timur telah memberikan sosialisasi terkait tahapan-tahapan pilkades serentak yang akan dilalui 142 desa di Lombok Timur dengan mengundang kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing desa untuk menghadiri acara sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentant Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan secara bergantian selama seminggu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur, H. Syamsuddin di hadapan peserta sosialisasi pada Selasa (25/7) kemarin di Aula Kantor DPMD Lotim mengharapkan segala tahapan pilkades serentak dapat dijalankan dengan baik di masing-masing desa yang dalam waktu dekat ini akan segera membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Melihat kesuksesan pelaksanaan pilkades serentak tahap I yang digelar tahun lalu yang diikuti 53 desa, hendaknya pelaksanaan tahap II ini juga harus sukses dengan meminimalisir setiap gangguan dan hal-hal yang dapat mencederai proses pilkades. Karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membentuk panitia pilkades harus benar-benar mampu netral dalam menunjuk kepanitiaan dan juga dalam proses pilkades secara keseluruhan.

Dalam setiap kegiatan yang bersifat kontestasi, potensi untuk timbulnya kekecewaan dari pihak yang kalah selalu ada. Aturan yang ada telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan dengan melayangkan gugatan. Namun, gugatan yang dilayangkan itu hanya mengenai kisruh perolehan suara yang dapat merubah hasil akhir perolehan suara kandidat yang harus dilayangkan 3 hari pasca ditetapkannya perolehan suara oleh panitia pilkades. Pengajuan gugatan atau keberatan ini hanya dapat dilakukan oleh kandidat yang bersangkutan. Demikian ungkap H. Syamsuddin. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *