Pemerintah Berharap Kasus Human Trafficking Dapat Dipangkas

kancantaradio.com – Sudah lama Indonesia terkenal dengan negara penyumbang tenaga kerja yang besar bagi negara lain. Khususnya, di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja, sebanyak 1,5 juta orang Indonesia yang bekerja secara illegal di negara tetangga. Sebuah angka yang sangat memilukan. Sebab, status sebagai pekerja illegal akan sangat berpotensi mendatangkan persoalan yang menyakitkan bagi tenaga kerja tersebut.

Dalam sebuah acara diskusi publik bertemakan membangun komitmen bersama memerangi praktik human trafficking di Lombok Timur yang diselenggarakan Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB di Selong, Rabu (26/7) kemarin, terungkap bahwa pada tahun 2016 sebanyak 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri yang notabene kebanyakan dari kaum perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melewati batas izin tinggal. Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan para tenaga kerja tersebut rentan terhadap perdagangan orang.

Bupati Lombok Timur melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur, HM. Juaini Taofik dalam kesempatan diskusi tersebut mengungkapkan keprihatinan pemerintah terkait kondisi memilukan tersebut. Sebab, Lombok Timur tentunya juga sangat berkaitan erat dengan persoalan tenaga kerja illegal di luar negeri ini. Sebab, Lombok Timur merupakan kantong TKI yang menjadi pengirim TKI terbesar di Indonesia.

Dikatakan Taofik, akibat dari tak dilengkapinya dengan dokumen resmi, para TKI akan sangat rentan menjadi obyek perdagangan orang dengan dijadikan sebagai pekerja paksa di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong semua pihak untuk dapat memberikan perhatian besar terkait persoalan ini. Agar ke depannya, kasus perdagangan orang atau human trafficking dapat dipangkas. Meskipun sesungguhnya, pemerintah telah melakukan pengetatan aturan terhadap pemberian izin bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang telah memberikan syarat berat bagi calon PPTKIS.

Lebih lanjut diungkapkan Taofik bahwa pemerintah telah memulangkan sebanyak 5.668 warga negara Indonesia yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang dan juga telah menghukum 199 pelaku perdagangan orang ini. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *