Pengelolaan Dana Desa Hendaknya Tidak Dikekang Aturan Yang Rumit

kancantaradio.com – Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa telah diberikan dua kewenangan yang begitu kuat dan berarti dalam pelaksanaan pemerintahan di desa, yakni kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Selain itu, pemberlakuan undang-undang ini juga diikuti dengan penggelontoran anggaran besar bagi desa yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan percepatan pembangunan di kawasan pedesaan.

Berkat gelontoran anggaran besar dana desa yang dikelola pemerintah desa dalam dua tahun ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam hal pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustia saat menjadi pembicara dalam acara Stadium General bertajuk mengibarkan bendera pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang dilaksanakan di halaman kampus Universitas Gunung Rinjani (UGR) Desa Anjani Kecamatan Suralaga pada Kamis (10/8) kemarin.

Kucuran dana besar ke desa melalui program dana desa telah memberian angin besar bagi pemerintah desa. Di mana, selain mendapatkan anggaran yang banyak, pola yang diterapkan pemerintah terkait pembangunan sudah mulai bergeser dari pola lama yang selalu melibatkan pihak ketiga. Sedangkan penggunaan dana desa ini harus melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat setempat hingga proses pelaksanaannya.

Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan hingga pada proses realisasi pembangunannya telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Bukti nyata keberhasilan pelaksaan program dana desa dengan pengelolaan pemerintah desa adalah terbangunnya jalan sepanjang 67 ribu pada tahun 2016 lalu di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya berbasis dana desa.

Namun, gelontoran dana desa yang begitu besar itu tak semulus yang diharapkan masyarakat di pedesaan. Pasalnya, meski telah diberikan kewenangan dalam menjalankan program pembangunan. Pemerintah desa masih tetap terkungkung aturan-aturan ketat yang mengawal program dana desa ini. hal ini dikemukakan Bupati Lombok Timur, HM. Ali Bin Dachlan dalam kesempatan yang sama.

Dikatakan Bupati, seandainya dana desa yang begitu besar itu dan juga anggaran pembangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang akan digelontorkan di kawasan pedesaan tidak diikuti aturan yang menyulitkan proses pelaksanaannya. Maka diyakini, hasil pekerjaannya akan bisa berlipat ganda. Sebab, pembangunan di desa akan memanfaatkan semangat gotong royong yang masih tersisa. Namun, karena sudah ada aturan yang menjadi pakem yang harus ditaati pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. Ada kekhawatiran pemerintah desa untuk dapat berkreasi dalam penggunaan anggaran yang diberikan. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *