Kemnaker Monitor Progres Kegiatan Desmigratif Di Lotim

kancantaradio.com– Tahun 2017 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menunjuk 2 desa di Lombok Timur sebagai Desa Migran Produktif (desmigratif), yakni Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji dan Desa Lenek Lauq Kecamatan Aikmel. Program desmigratif ini bertujuan memberdayakan para TKI purna alias mantan TKI dan juga keluarga TKI agar memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sejumlah program pelatihan dilaksanakan di dua desa tersebut. Seperti pelatihan pertukangan, perbengkelan, pembuatan pakan ternak dan lain sebagainya melalui program pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia juga telah menunjuk petugas khusus di masing-masing desa yang diplot sebagai desmigratif percontohan untuk tahun 2017 ini. Petugas Desmigratif tersebut melakukan pendataan TKI aktif dan para TKI Purna berikut keluarganya untuk dimasukkan ke database yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan program-program yang dilaksanakan lewat desmigratif.

Petugas Desmigratif ini mulai melaksanakan tugasnya awal bulan ini. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program desmigratif yang meliputi pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan. Termasuk, kinerja para Petugas Desmigratif di dua desa yang ada di Lombok Timur, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan kunjungan kerja ke dua desa tersebut pada Kamis (19/10) kemarin.

Salah seorang petugas monitoring yang diturunkan Kemnaker RI ke Lombok Timur, Novi saat berada di Korleko, mengharapkan agar segala bentuk program pelatihan yang diberikan pemerintah melalui desmigratif ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para TKI Purna atau keluarga TKI sebagai penambahan keterampilan agar dapat dikembangkan selanjutnya untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga, para TKI Purna tidak lagi menggantungkan kehidupan dengan bekerja ke luar negeri.

Dan terhadap para petugas desmigratif, Novi berpesan agar senantiasa menginventarisir seluruh persoalan dari para TKI Purna ataupun para TKI aktif yang disampaikan keluarganya melalui pendataan yang kemudian dilaporkan ke pusat. Karena hasil pendataan tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk membuat program ataupun kebijakan yang bersinggungan dengan persoalan TKI. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *