Bupati Buka Bimtek Dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

kancantaradio.com – Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lombok Timur dianggap sebagai jabatan yang masih minim tenaga professional. Padahal, jabatan ini merupakan jabatan strategis dalam menjalankan program pembangunan. Karena itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan acara bimbingan teknis dan ujian sertifikasi barang/jasa yang diikuti ASN lingkup Pemda Lombok Timur.

kegiatan yang berlangsung di Kantor BKPSDM kabupaten Lombok Timur pada Rabu (8/11) kemarin ini dibuka langsung Bupati Lombok Timur, HM. Ali Bin Dachlan yang dalam kesempatan tersebut juga mengakui bahwa persoalan PPK yang masih memerlukan peningkatan kemampuan. Sebab, PPK sangat berperan penting dalam setiap pekerjaan pembangunan yang didanai dari APBD maupun APBN.

PPK menurut Bupati terkadang dianggap sebagai ladang basah yang dapat dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan dalam menjalankan proyek pembangunan. Karenanya, tidak banak orang baik yang menolak menjadi PPK dengan kekhawatiran didekati oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari sebuah proyek.

Ada banyak kasus yang membuktikan lemah dan kurang profesionalnya PPK dalam melakukan tugasnya. Mangkraknya proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji dan terlambatnya penyelesaian pekerjaan Taman Kota Selong merupakan bukti nyata dugaan tersebut. Sangat dimungkinkan adanya permainan. Di mana, perusahaan yang tidak punya uang mampu memenangkan tender proyek. Sehingga, pekerjaan terbengkalai.

Bupati berharap, kegiatan seperti ini hendaknya lebih sering diadakan untuk memberikan bimbingan pengetahuan terkait pengelolaan barang/jasa. Sehingga ke depan, lahir calon-calon pejabat pembuat komitmen yang bekerja professional. Kepada para peserta, Bupati berpesan agar memasang niat yang baik dan bersih jika nantinya dapat ditunjuk menjadi PPK. Karena godaannya sangat besar.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang PSDM, Zainul Mustakim, tujuan diadakannya kegiatan ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN, BUMN/BUMD maupun hibah dari luar negeri dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan tentunya akuntabel. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *