Cegah TKI Non Prosedural, Lotim Bangun LTSP P2TKI

kancantaradio.com – Tak disangkal bahwa Lombok Timur telah lama menjadi kantong TKI yang bekerja di luar negeri. Setidaknya, 1 Trilyun dana remiten yang dikirim para TKI ke Lombok Timur. Jumlah yang cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di samping itu, masih ada beberapa persoalan yang harus diantisipasi pemerintah. Terutama, yang berkaitan dengan perlindungan TKI.

Perlindungan kepada TKI ini sangat dibutuhkan. Sebab, tidak jarang terdengar adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima para TKI dari perusahaan atau majikan tempatnya bekerja. Sebagai langkah mencegah hal tersebut, pemerintah telah membuat program pencegahan TKI Non Prosedural. Karena diyakini bahwaTKI Non Prosedural inilah yang berpotensi besar mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Maka sebagai solusinya, pemerintah telah membangun beberapa Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSP P2TKI) di sejumlah daerah yang selama ini menjadi kantong TKI. Salah satunya di Lombok Timur.

LTSP P2TKI Kabupaten Lombok Timur yang berlokasi di kawasan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur ini telah diresmikan penggunaannya oleh Bupati Lombok Timur, HM. Ali Bin Dachlan pada Kamis (11/1) kemarin yang disaksikan sejumlah pejabat dari kementerian terkait.

Kabid BPPT Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, L. Taufiqurrahman dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan dari pembuatan LTSP P2TKI ini adalah sebagai upaya pencegahan pemberangkatan TKI secara non prosedural ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya penjualan manusia (human trafficking) yang telah banyak memakan korban penindasan di luar negeri.

LTSP P2TKI ini, lanjutnya, memberikan layanan yang bersifat cepat, mudah dan murah bagi calon TKI dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Sebab, dalam LTSP ini, disatukan beberapa lembaga terkait yang terlibat dalam penerbitan dokumen keimigrasian. Sehingga, calon TKI tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus dokumen keimigrasiannya, seperti sebelumnya.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa pembuatan LTSP P2TKI bertujuan untuk mencegah TKI terlantar akibat pemberangkatannya yang non prosedural dan mencegah adanya pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Karena dilakukan dalam satu tempat, jadi masyarakat akan dapat dengan mudah dan cepat dalam mengurus dokumennya tanpa memerlukan jasa para calo. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *