LTSP Akan Hilangkan Kesan Layanan Keimigrasian Yang Berbelit-Belit

kancantaradio.com – Pemerintah Daerah Lombok Timur selalu konsen terhadap persoalan layanan keimigrasian. Sebab hingga saat ini, Lombok Timur masih menjadi kantong TKI. Tahun sebelumnya telah dibangun Unit Layanan Paspor (ULP) yang memudahkan calon TKI menyiapkan dokumen keimigrasiannya. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah kembali meresmikan gedung Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSP P2TKI) yang semakin memudahkan calon TKI.

Menurut Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono yang hadir dalam peresmian gedung LTSP P2TKI Lombok Timur di area Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Kamis (11/1) kemarin, dibangunnya LTSP P2TKI ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan keimigrasian bagi calon TKI yang telah banyak memberikan devisa bagi negara.

Dengan adanya LTSP P2TKI ini, lanjutnya, para calon TKI hanya perlu mengunjungi satu tempat untuk mengurus dokumen keimigrasiannya. Karena dalam LTSP ini sudah ditempatkan lembaga-lembaga terkait dengan penerbitan dokumen keimigrasian, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan layanan perbankan yang semakin memudahkan masyarakat.

Pembangunan LTSP P2TKI ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan layanan keimigrasin yang berbelit-belit di mata masyarakat. Layanan dalam LTSP bersifat cepat, mudah dan murah yang dilakukan secara transfaran dan akuntabel.

Selain menghilangkan kesan layanan yang berbelit-belit, kehadiran LTSP P2TKI ini akan memutus pergerakan calo yang selama ini menjadikan layanan keimigrasian semrawut. Masyarakat yang ingin melengkapi dokumen keimigrasiannya diharapkan memanfaatkan LTSP ini sebaik-baiknya dan tidak lagi mempercayakan pengurusannya melalui calo. Sebab, selain waktu layanan yang semakin singkat, biaya pengurusan juga akan semakin murah. Terlebih, Pemda Lombok Timur telah memberlakukan subsidi bagi calon TKI yang akan melakukan cek kesehatan.

Kepala Bidang BPPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, L. Taufiqurrahman dalam kesempatan yang sama juga menerangkan bahwa Pemda telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi bagi calon TKI dalam hal pemeriksaan kesehatan. Pemerintah mensubsidi biaya pemeriksaan kesehatan sebesar 110 ribu. Sehingga, masyarakat tidak lagi membayar biaya di atas 400 ribu. Hanya Lombok Timur yang melakukan hal ini, tegas L. Taufiqurrahman. (kis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *